Presiden Joko Widodo akan meluncurkan ‘kartu sakti’ untuk bantuan sosial kepada warga miskindi enam kabupaten/kota di Indonesia pekan depan, salahsatunya di Kota Pematangsiantar. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Jokowi itu telah meluncurkan ‘kartu sakti’ untuk bantuan sosial kepada warga miskindi Jakarta, Senin (3/11) kemarin.
“Pemilihan 19 kabupaten/kota berdasarkan pertimbangan lokasi geografis,” kata Kepala Departemen Komunikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ruddy Gobel dikantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).Ke-19 Kabupaten/kota itu adalah Pematangsiantar, Jembrana, Pandeglang, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, Balikpapan, Kupang dan Mamuju Utaraý. Sementara 5 kota lainnya ada di Jakarta dan 1 Kabupaten Karo saat kunjungan Jokowi pekan lalu. “Meski uji coba, kita cari lokasi dimana faktor-faktor kegagalan itu bisa diminimalisir,” ujar Ruddy.
Pada tanggal 7-14 November ini, Jokowi direncanakan melakukan peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) di 6 kabupaten/kota, yaitu Pematangsiantar, Semarang, Jembrana, Mamuju Utara, Kupang dan Balikpapan.“TNP2K mýelakukan survei langsung ke setiap keluarga di 6 desa/kelurahan untuk memastikan anggota keluarga yang berhak akan menerima kartu-kartu itu,” ujar Ruddy.
Penerima kartu ini juga diikuti oleh persyaratan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, dilakukan dengan menerapkan light conditionality. Seperti perbaikan pendidikan generasi mendatang, anak usia sekolah harus bersekolah.“Perbaikan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita. Pemeriksaan kesehatan anggota rumah tangga dan penerapan pola hidup sehat untuk lansia,” imbuh Ruddy.Persyaratan terakhir adalah perubahan perilaku pengelolaan keuangan melalui pembukaan rekening tabungan.
“Pemerintah akan memberikan tambahan saldo simpanan bagi keluarga yang menyisakan saldo simpanannya,” tutup Ruddy.Kordinator Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kota Pematangsiantar Hendry Dunan Pardede, kepada METRO, Selasa (4/11), mengungkapkan bahwa Kota Pematangsiantar merupakan satu-satunya kota mewakili semua kabupaten/kota se-Sumatera yang akan melakukan launching perdana peluncuran ‘kartu sakti’ Jokowi. Kartu sakti Jokowi itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).Namun, kata Hendry, peluncuran perdana kartu sakti itu hanya digelardi empat kecamatan, yakni Kecamatan Siantar Utara, Siantar Barat, Siantar Timur dan Siantar Martoba. “Dalam peluncuran itu ada22 kelurahan dan hanya Kecamatan Siantar Martoba yang seluruh kelurahannya langsung menerima kartu sakti dalam peluncuran tersebut,” sebut Hendry yang diaminkan anggotanya Antonius Gultom SPd MM, Sarida Sirait SE, Hanna Napitupulu dan Lodewik Simanjuntak.
Sedangkan di Siantar Utara, akan digelar di Kelurahan Bane, Kelurahan Baru, Kelurahan Kahean, Kelurahan Martoba, Kelurahan Melayu, Kelurahan Sigulang-gulang dan Kelurahan Suka Dame. Di Siantar Barat yakni di Kelurahan Bantan, Kelurahan Banjar dan Kelurahan Simarito. Sementara di Siantar Timur ada di Kelurahan Asuhan, Kelurahan Kebun Sayur, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan Siopat Suhu dan Kelurahan Tomuan.Hendry menjelaskan, TNP2K merupakan sebuah lembaga yang dihunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan sosialisasi tiga kartu sakti Jokowi.
Sesuai surat Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan/Sekretaris Eksekutif TNP2K No B-393/SETWAPRES/TNP2K.03.04/10/2014, tanggal 30 Oktober 2014. Rencana peluncuran akan digelar mulai 7 hingga 14 November 2014.Ia menyebutkan, Sekretaris Eksekutif TNP2K seluruhnya sudah disebar ke 22 kelurahan. “Surat itu sudah kita layangkan dari semalam, tapi hari ini sudah clear,” katanya, seraya mengaku telah benar-benar siap melakukan sosialisasi.Namun mereka mengaku sempat mengalami kendala di sejumlah kelurahan, karena surat itu tidak ditembuskan ke Kecamatan maupunWalikota Siantar. Sehingga beberapa kelurahan tidak mau menerima surat tersebut.“Seharusnya semalam sudah selesai, karena ada kendala itu, kamiakhirnya membuat pertemuan dengan kepala daerah tadi di Kantor Walikota. Setelah itu, para lurah maumenerima,” katanya.Hendry menjelaskan, sosialisasi ini dilakukan untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana kegunaan ketiga kartu tersebut dan cara menggunakannya. “Jadi, sosialisasi ini dilakukan agar nanti ketika kartu ini dibagikan, maka masyarakat tersebut tidak terkejut,” ujarnya.Dalam sosialisasi tersebut, mereka meminta para kelurahan menghadirkan 50 orang warganya. “Tapi mengenai pendataan bukan kami. Kalau kami hanya ditugaskan melakukan sosialisasi,” tandasnya sembari menegaskan, dalam hal ini tidak dikutip biaya apapun baik dari kelurahan maupun masyarakat.Lurah Martoba Rudi Purba ketika dikonfirmasi mengaku belum ada menerima surat tersebut. “Tapi, nanti saya cek lagi lah. Tadi, saya sudah tanyai anggota dan dibilang belum ada surat tersebut,” ujarnya singkat.Kantor Pos BingungSementara, Kepala Kantor Pos Kota Pematangsiantar Khairil Anwar Nasution, ketika ditemui terpisah, mengungkapkan bahwa hingga saatini ‘kartu sakti’ untuk bantuan sosial tersebut belum tiba di Kota Siantar. Bahkan, siapa yang berhak menerima kartu tersebut juga belum mereka ketahui.“Benar bahwa KKS, KIP dan KIS akan disalurkan melalui kantor pos. Tapi kita belum ada menerimanya, mungkin secepatnya akan turun,” kata Khairil, kepada METRO, Selasa (4/11).
Ketika ditanya apakah penerima kartu sakti Jokowi itu adalah warga yang menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Khairil mengaku tidak tahu. Ia juga mengaku bingung bagaimana mekanisme penyaluran kartu tersebut. “Kami belum ada menerima juklaknya (petunjuk pelaksanaan, red),” ujarnya.Sekedar diketahui, jumlah masyarakat Siantar penerima BLSMada berkisar 12.000 orang, sementara data warga miskin sekitar 17.000 orang. Sehingga dalam penyalurannya sering kali banyak persoalan, mulai protes warga yang dianggap kaya tapi ternyata terdaftar sebagai penerima BLSM dan sebagainya.
Dalam berita sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, pemerintah sudah menetapkan 18 kabupaten/kota untuk peluncuran tahap awal program KKS, KIP dan KIS itu. Di luar wilayah Jakarta, peresmian program ini dilaksanakan menyusul hingga pertengahan November. Menurut beberapa informasi, program ini harus tuntas pada November karena terkait dengan rencana kenaikan harga BBM.Untuk program KIP, Hamid mengatakan anggaran yang akan dikucurkan adalah untuk semester I tahun pelajaran 2014/2015. Karena program KIP ini pengganti program bantuan siswa miskin (BSM), Hamid menjelaskan sebagian penerima KIPadalah penerima BSM.Dia menjelaskan, sebagian penerimaKIP hari ini bisa jadi sudah medapatkan pencairan bantuan. Sebab pencairan BSM untuk semester I tahun pelajaran 2014/2015 sudah diproses antara Agustus hingga September lalu. Bagi anak yang belum mendapatkanpencairan BSM, maka bisa segera mendapatkannya dengan KIP. Sebaliknya bagi yang sudah mendapatkan BSM, maka akan mendapatkan lagi semester II tahun pelajaran 2014/2015.Hamid menegaskan bahwa PT Pos merupakan lokasi pengambilan ketiga kartu itu saja. Sedangkan untuk pencairannya (ketika era BSM) menggunakan Bank BRI.
Dalam program yang baru ini, Hamid mengatakan ada rencana memperluas titik pengambilan di beberapa bank plat merah lainnya.Selain mempersiapkan perluasan peluncuran program kartu itu, Kemendikbud juga merancang penganggaran KIP untuk tahun depan. Hamid menjelaskan pemerintah akan mengusulkan kenaikan jumlah penerima dan unit cost KIP.
©BangnurArt.com
®metrosiantar.com
0 komentar